Pemilu Ditunda, Apa yang Mendesak?

12 Maret 2022

Oleh: Much Taufiqillah Al Mufti
Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Semara
ng

Pada Agustus 2021 Indonesia telah resmi keluar dari resesi ekonomi global dampak pandemi Covid-19. Tepatnya setelah pertumbuhan ekonomi Kuartal-II mencapai 7,07 persen secara year on year. Indonesia keluar dari krisis. Ekonomi Indonesia telah mengalami pemulihan. Lalu, mengapa alasan ekonomi dijadikan alasan penundaan Pemilu?

Sementara itu, tren kasus aktif Covid-19 sampai 2022 mengalami penurunan dari 417.219 kasus (09/03/2022) menjadi 399.583 kasus (10/03/2022), sebagaimana laporan dari Kemenkes.

Hal itu terjadi karena penerapan protokol kesehatan, new normal, sampai vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Oleh karenanya pemerintah tidak ragu menghapus syarat tes swab antigen atau PCR untuk perjalanan udara, darat, laut, jika telah vaksin kedua.

Padahal kita tahu, Pilkada 2020 di 270 daerah yang terlaksana di tengah situasi pandemi yang mengganas, namun tetap berjalan dengan baik. Lantas mengapa Pemilu 2024 ditunda sementara kondisi ekonomi Indonesia saat ini membaik, dan apalagi tren kasus Covid-19 menurun? Apakah karena suntikan dana untuk pencegahan Covid-19 dan pemulihan terlalu besar sehingga banyak proyek pemerintah tidak berjalan? Bukankah siapa pun Presiden RI proyek pemerintah pasti terus berjalan?

Sebab bila tidak mendesak, wacana penundaan Pemilu bakal menyusul wacana amandemen UUD 1945. Tepatnya Pasal 7 yang berbunyi, masa jabatan Presiden lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya untuk satu kali masa jabatan. Nah ketika penundaan Pemilu digodok maka Pasal 7 UUD 1945 mau tidak mau diamandemen. Pasal tersebut sudah jelas, masa jabatan Presiden maksimal 10 tahun.

Alasan penundaan Pemilu lain yang menggelitik adalah karena rilis survei Litbang Kompas menyatakan 73,9 persen publik merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Survei tersebut meningkat tajam setelah survei serupa pada Oktober 2021 dengan prosentase 66,4 persen. Menurut Litbang Kompas, hasil survei tersebut merupakan tertinggi sejak awal-awal masa pemerintahan Jokowi.

Meski demikian perintah konstitusi harus dihormati dan dilaksanakan, roda demokrasi harus berjalan sesuai dengan trek yang telah ditentukan. Kalaupun kemungkinan partai koalisi dan parlemen tidak mencapai kata sepakat mendukung penundaan Pemilu.

Masih ada cara lain supaya Pemilu dapat ditunda, yaitu Dekrit Presiden. Lantas, seberapa darurat kalaupun amandemen itu harus dilakukan? Bahkan Dekrit Presiden sampai keluar.