JATENG.NASDEM.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Kak Sri Wulan menggelar monitoring percepatan bantuan pemerintah berupa Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), pada Kamis (3/3).
Kegiatan yang digelar di Desa Gadum Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati ini diikuti oleh perwakilan masyarakat dari lima Kecamatan. “Atensi kita menyampaikan, pemberiannya dari balai, di sini kita membantu menyosialisasikan untuk percepatan distribusi BPNT dan PKH,” kata Kak Wulan.
Legislator NasDem dari Dapil Jateng IV (Pati, Blora, Rembang, dan Grobogan) ini menekankan agar para pendamping program bantuan pemerintah ini dapat menjadi rujukan informasi masyarakat. “Kalau tidak ya bisa dengan kepala desanya masing-masing. Karena fungsi dari mereka yang mengevaluasi dan revisi data itu dengan program yang ada,” katanya.
Menurut peraturan dari Kemensos, pemberian bantuan mulai dari bulan Januari ini dilakukan melalui POS. Hal ini menurutnya adalah langkah yang tepat agar bisa langsung menyasar pada penerimanya. Selain itu, sistem menggunakan tabungan atau menggesek kartu kurang bisa dipahami oleh para penerima manfaat.
“Aspirasi masyarakat lebih suka dengan uang tunai dengan jumlah yang tidak dipotong. Agar tidak ada oknum yang main-main terkait ini,” ia menekankan.
Selain itu, kepada masyarakat, Kak Wulan juga berpesan agar bantuan yang berupa uang tunai bisa digunakan oleh masyarakat secara bijak. “Harapannya tentu agar bantuan yang berupa uang tunai bisa digunakan secara bijak, dibelanjakan untuk kebutuhan primer sehingga kesejahteraan mereka terpenuhi,” tegasnya.
Selain itu, Kak Wulan juga turut menyosialisasikan terkait vaksinasi serta pentingnya protokol kesehatan. Ia juge menyampaikan program hidup layak untuk anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat Covid-19.