JATENG.NASDEM.ID – Gabungan 50 Ormas bersama dengan Pemkab dan Forkompinda di Kabupaten Rembang mendeklarasikan ‘Rembang Bersih Pekat’. Deklarasi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Rembang bersih dari penyakit masyarakat.
Pasca deklarasi muncul rencana diterbitkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang berbagai permasalahan di masyarakat terutama yang berkaitan dengan judi, minuman keras, dan prostitusi.
Wacana itu didukung penuh oleh Forkompinda dan legislatif. Mereka mengharapkan bisa secepat mungkin Perda tersebut dapat diterbitkan. Kalangan legislatif bahkan menargetkan bisa terwujud pada Desember mendatang, seperti yang sampaikan Bupati Rembang.
Menurut Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Masyarakat Adat Partai NasDem Kak Ahmad Baligh Muaidi mendukung adanya aturan atau payung hukum dalam bentuk Perda yang spesifik. Dengan demikian ada mekanisme hukum yang bisa meminimalisir gejolak di lapangan.
“Kita respon baik deklarasi tersebut, tetapi perlu adanya perda dan payung hukum sehingga tidak ada gejolak di lapangan,” kata Kak Baligh Muaidi yang ikut hadir dalam deklarasi pada Rabu (27/10) lalu.
“Saya menghadiri kegiatan ini mewakili Partai NasDem sebagai bentuk respon baik, atas kegiatan yang positif ini,” katanya.
Dukungan juga disampaikan Ketua Gerakan Massa Buru (Gemuruh) NasDem Kabupaten Rembang Kak Imdadul Aslach. Ia mengatakan tidak kalah penting yaitu sosialiasi atas penertiban penyakit masyarakat itu.
“Kita tunggu keseriusan Pemkab dalam permasalahan pemberantasan Pekat ini. Paling penting sosialisasinya kepada masyarakat dan tentu saja dalam penegakan dan penindakan penyakit masyarakat ini harus dilakukan oleh pihak berwenang,” kata Kak Imdadul, Senin (1/11).
Kak Imdadul juga menyoroti tentang waktu yang ditentukan untuk penggodokan Perda yang terkesan tergesa-gesa.
“Kemarin saya juga hadir mendampingi Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Masyarakat Adat. Saya melihat waktu yang ditentukan untuk penggodokan terkesan tergesa gesa. Bisa jadi sudah lama diminta, tetapi belum terlaksana,” katanya menambahkan.
Kak Imdadul berharap program yang baik ini diatur dan direalisasikan dengan baik pula. Sambil menunggu penetapan Perda, katanya, alangkah baik mulai sekarang bisa dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap pihak terkait. Dengan demikian nanti tidak menimbulkan permasalahan di lapangan saat Perda diterapkan. (NJ28)