JATENG.NASDEM.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Partai NasDem Kak Fadholi mendesak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah, untuk mempercepat sosialisasi dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI). BKKBN merupakan Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan stunting sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Hal ini disampaikan Kak Fadholi saat melakukan reses di Kabupaten Kendal, Rabu (20/10). Kak Fadholi mengunjungi dua desa yakni Desa Kalibogor dan Desa Kalipakis. Keduanya berada di Kecamatan Sukorejo Kendal. Sebelumnya ia juga berkunjung di beberapa desa di Kabupaten Kendal bermitra dengan BPOM dan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menyosialisasikan kesehatan masyarakat.
Mengenai stunting sesuai pasal 1 Perpres Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Hal itu ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
“Pertama kita memberikan masukan bahwa dalam penanggulangan ataupun penurunan angka stunting ini kita harus fokus pada ibu hamil, remaja putri, bayi dan balita tentu saja. Kondisi yang paling dibutuhkan untuk penanggulangan stunting ada koordinasi pemerintah daerah dengan sektor terkait,” kata Kak Fadholi menjelaskan.
“Nah ini mungkin yang perlu diperdalam lagi sehingga penanggulangan stunting ini benar-benar di tahun 2022 nanti tepat sasaran dan juga targetnya tercapai,” kata Kak Fadholi menambahkan.
Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki turut hadir dalam acara Sosialisasi Penguatan Pendataan keluarga dan kelompok sasaran Bangga Kencana, di Balai Desa Kalipakis, Kecamatan Sukorejo, Kendal. Ia berharap melalui BKKBN bisa melakukan sosialisasi ke desa-desa agar angka stunting di Kabupaten Kendal bisa ditekan. Termasuk persoalan pernikahan usia dini.
“Kami minta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kendal, melalui cabang BKKBN masing-masing Kecamatan, sehingga angka stunting di Kendal segera bisa tertangani dan bisa ditekan, sesuai dengan program Ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Kendal Wheny Chacha Frederica,” katanya menekankan.
Beberapa penyebab kegagalan penanggulangan stunting, di antaranya akibat pendapatan keluarga yang menurun karena efek pandemi Covid-19 sehingga keluarga tidak mampu untuk membeli makanan yang bernutrisi baik. Oleh karena itu, ia juga menyarankan agar Kemenkes dapat bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk membantu keluarga yang tidak mampu tersebut untuk dapat mencegah dan menurunkan terjadinya stunting.
Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap daya beli pada kualitas makanan yang bergizi ataupun yang bernutrisi. Karenanya Kemenkes perlu berkoordinasi intensif dengan Kemensos untuk keluarga-keluarga tidak mampu karena stunting biasanya lahir dari keluarga-keluarga yang kesulitan. Ia menekankan bagaimana program dari Kemensos itu bisa disinergikan mendukung pendapatan keluarga sehingga mampu membeli makanan berkualitas.(NJ23)