JATENG.NASDEM.ID – Sidang paripurna I DPRD Kabupaten Rembang tentang Raperda Perubahan APBD 2021 digelar Senin (27/09) siang. Dalam rapat paripurna (rapur) tersebut Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan tiga belas poin pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2021.
Pandangan umum Fraksi NasDem dibacakan oleh Kak Frida Iriani, anggota DPRD Fraksi NasDem dari Dapil Lasem-Pancur.
Menurut Fraksi NasDem, Raperda Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021 merupakan salah satu Raperda strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Rembang, karena APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Rembang memberikan tiga belas poin catatan untuk kemajuan Kabupaten Rembang,” kata Kak Frida dalam rapur tersebut.
Tiga belas poin pandangan umum Fraksi NasDem terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
- Kami berharap beberapa hal yang sudah ditargetkan dalam rancangan perubahan APBD Tahun 2021 dapat tercapai dengan baik.
- Sebagai upaya dalam pencapaian dan peningkatan pendapatan, agar pos-pos yang berpotensi PADnya tinggi, maka karyawannya dilukir setiap dua tahun sekali untuk memutus mata rantai rezim yang dibentuk. Hal ini sebagai upaya pencegahan praktik KKN.
- Insentif tenaga kesehatan mohon segera dicairkan mulai dari Januari sampai September.
- Untuk Dindikpora agar jangan menggunakan anggaran untuk hal-hal yang kurang bermanfaat seperti pembelian CD pembelajaran yang mahal harganya padahal materi pembelajaran dalam CD bisa dibuat sendiri dan bisa didapat di internet secara gratis.
- Fasilitas pembangunan gedung sekolah yang rusak parah seperti SDN 3 Sendangcoyo Kecamatan Lasem mohon untuk menjadi skala prioritas pembangunan.
- Mengenai keterlambatan dalam pencairan APBD induk 2021, mohon untuk waktu pencairannya dilakukan dengan efisien dan efektif.
- Mohon untuk dilakukan penertiban pedagang di luar pasar dan memastikan tidak ada pungli.
- Hasil panen petani tambak garam kurang maksimal walaupun Pemkab sudah bekerja sama dengan Dirjen PRL (Pengelolaan Ruang Laut) untuk mendirikan whasing plant (pencucian garam). Terdapat permasalahan harga garam yang murah dan fasilitas yang kurang mendukung. Mohon persoalan ini untuk diperhatikan agar petani tambak garam bisa sejahtera.
- Petani tembakau merasa dirugiakan pihak PT. Sadana dengan adanya syarat pengiriman daun rosok terlebih dahulu sebanyak 10 persen dari hasil panen. Sebelumnya pihak PT. Sadana mau membelinya tanpa syarat tersebut.
Karena syarat tersebut mengakibatkan hasil panen berkurang drastis yang berdampak pada menurunnya kesejahteraan petani tembakau, maka Pemerintah Kabupaten melalui Dinas terkait mohon untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
- Permasalahan kelangkaan pupuk, kartu tani yang trouble dan rusak mohon segera diatasi karena petani merasa kesulitan harus bersandar kepada siapa sebab antara BPP dan Dintanpan saling lempar tanggung jawab mengenai hal tersebut.
- Perlunya optimalisasi pertumbuhan ekonomi kepada nelayan Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar).
- Pada tahun 2021 untuk pemindahan pegawai ASN atau non ASN yang jauh dari domisili harap dikembalikan ke tempat kerja semula. Anggaran gaji pegawai tujuannya adalah untuk kesejahteraan para pegawai. Namun jika penempatannya terlalu jauh dari domisili pegawai, tentu hal ini bisa berdampak pada menurunnya kesejahteraan pegawai.
Beberapa pegawai yang dipindah ada yang sudah usia tua dan tidak bisa mengendarai kendaraan bermotor sendiri sehingga harus diantar orang lain setiap hari ke tempat mengajar yang baru lokasinya jauh dari tempat mengajar semula dan domisili. Mohon dengan kebijaksanaannya masalah ini untuk segera diselesaikan.
- Kami berharap perubahan APBD Tahun 2021 secara signifikan mampu dalam memulihkan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19.
Dihubungi via telepon, Sekretaris Fraksi NasDem Kabupaten Rembang Kak Frida Iriani membenarkan jika Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan 13 poin catatan. Kak Frida berharap semua poin tersebut segera disikapi karena menjadi kepentingan dan kebaikan bersama. (NJ28)