Tak adanya larangan tegas untuk mudik menjadi kekhawatiran Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie. Jika mudik tetap dilakukan di tengah pandemi Covid-19, bisa membuat penyebaran virus Corona itu semakin pesat di daerah.
“Kalau tidak diberlakukan larangan untuk mudik, masyarakat tidak akan mematuhinya. Karena, mudik sudah menjadi tradisi di masyarakat. Jika ini tetap dilakukan, akan terjadi perpindahan penularan ke daerah-daerah,” ujar Legislator NasDem dari Kalimantan Barat itu kepada wartawan, Selasa (7/4).
Syarif khawatir para pemudik akan membawa virus tersebut ke kampung halaman. Bila itu terjadi tentu akan berbahaya, terlebih untuk daerah yang sarana dan prasarana kesehatannya terbatas.
“Artinya akan ada perpindahan dari daerah ke daerah lain. Apalagi daerah secara fasilitas sangat kurang dalam penangan Covid-19,” ucapnya.
Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu, Jakarta yang memiliki fasilitas yang cukup lengkap masih kurang alat pelindung diri (APD)-nya dan keterbatasan rumah sakit, apalagi daerah-daerah terpencil.
Syarif menyarankan, agar pemerintah mempercepat dan memperbanyak rapid test. Dengan begitu, akan secara otomatis tersaring dengan sendirinya siapa saja warga yang bisa mudik dan yang tidak.
“Percepat, perbanyak untuk rapid test. Tanggung jawab negara yang paling utama adalah kemanusiaan,” tegasnya.
Keputusan pemerintah Indonesia tidak melarang mudik mendapat kritikan tajam dari dokter epidemiologi dari UI Pandu Riono. Pandu menilai keputusan pemerintah tidak melarang mudik berpotensi menyebabkan penyebaran virus Corona menjadi tidak terkendali dan bisa menewaskan ratusan ribu orang. (PartaiNasDem.id)
