Pemerintah berencana melakukan perubahan skema dalam pemberian subsidi LPG 3 kg. Rencana tersebut dilatarbelakangi berbagai faktor, seperti subsidi tidak tepat sasaran, pengawasan yang lemah, membengkaknya subsidi setiap tahun, dan sebagainya.
Hal tersebut menjadi perhatian khusus anggota DPR RI Komisi VII Charles Meikyansah.
Menurutnya, masyarakat di sejumlah daerah memahami bahwa yang akan dilakukan adalah pencabutan subsidi, sehingga terjadi panic buying di masyarakat, bahkan sejumlah oknum juga mulai melakukan penimbunan.
“Sistem manajemen distribusi LPG 3 kg yang terbuka membuat proses distribusi tidak hanya sampai kepada golongan kelompok yang membutuhkan, namun juga kepada golongan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pembenahan pada mekanisme distribusi menjadi sangat penting. Efisiensi pada supply chain juga perlu dilakukan untuk bisa menekan cost sehingga tidak berdampak terhadap biaya.” ujar Charles di Jakarta, seperti yang disampaikan dalam rilisnya ke redaksi, Senin (20/1).
Politisi NasDem ini juga menyarankan rencana mekanisme pengalihan subsidi harus dilakukan dengan cara modern yang efektif, sehingga penyebaran LPG 3 kg tepat sasaran.
“Misalnya sistem geometric, e-voucher, dan lain sebagainya yang diklaim teknologinya sudah tersedia dan siap untuk dilaksanakan. Persoalannya bukanlah hanya pada ranah teknis, melainkan juga mencakup pada ranah substansi dan tujuan kebijakan,” tuturnya.
Mantan wartawan yang kini menjadi politisi ini menilai pemerintah tidak boleh gegabah mengambil kebijakan pencabutan tanpa ada kajian yang mendalam. Karena LPG 3 kg menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia secara luas.
Charles menegaskan ada tiga alasan utama penundaan pencabutan subsidi LPG 3 kg, pertama benahi terlebih dulu target dari penerima kebijakan subsidi. Setiap kebijakan memiliki target yang menjadi tujuan dari kebijakan, karena itu memperjelas target secara spesifik menjadi sangat penting.
“Jika targetnya adalah kelompok masyarakat miskin atau kelas bawah, data dari lembaga mana yang cukup akurat dan tangguh untuk dijadikan rujukan. Pemerintah harus memperjelas terlebih dahulu terkait dengan target kebijakan,” kata Charles.
Lanjutnya, gejolak di masyarakat secara serentak akan terjadi, karena terjadi perubahan harga energi yang mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat pada golongan tertentu (rentan miskin atau miskin) akan sangat terpukul dengan pencabutan subsidi.
“Pemerintah perlu menyusun secara jelas dan komprehensif kerangka penanggulangan dampak kepada masyarakat. Pasti akan terjadi gejolak, namun bagaimana membuat kerangka antisipasi terhadap gejolak itu menjadi penting. Pada konteks ini, perihal waktu menjadi sangat krusial,” ujar Ketua DPP Partai NasDem ini
Terakhir, Charles meminta pencabutan subsidi tidak perlu dilakukan atau dapat diminimalisasi jika pemerintah bisa membenahi tata kelola produksi dan distribusi gas. Produksi gas Indonesia sedang surplus, namun tidak serta-merta bisa diubah menjadi LPG. (PartaiNasDem.id)
