Fraksi Partai NasDem DPR RI mendukung upaya Kemenkopolhukam membebaskan tiga WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di perbatasan Filipina sejak 24 September lalu.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya mengatakan itu di Jakarta, Rabu (18/12). Willy mengingatkan, jika ada satu orang Indonesia pun yang terancam di negara lain, adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyelamatkannya.
“Beberapa waktu lalu, NasDem mengambil inisiatif dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam upaya membebaskan sandera WNI oleh Abu Sayyaf. Bantuan dalam kerangka kemanusiaan menjadi alat negosiasi saat itu, dan berhasil melunakkan penyandera,” tutur Willy.
Namun, politisi NasDem itu juga memberi catatan kritis atas peristiwa yang sering berulang itu. Menurut dia, peristiwa penyanderaan tersebut adalah teguran bagi Indonesia untuk lebih memperhatikan pertahanan dan keamanan di laut.
“Kita punya Badan Keamanan Laut (Bakamla), semacam coast guard yang sampai saat ini masih diberi porsi kecil dalam APBN. Kalau militer, Angkatan Laut, ketika bergerak akan menjadi sangat sensitif, Bakamla bisa difungsikan,” kata Willy.
Legislator NasDem itu juga menegaskan dengan berulangnya penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf artinya perlu peningkatan intensitas kerja sama dalam kerangka melawan aksi-aksi teror di laut perbatasan.
“Saling percaya ini harus dimanifestasikan juga dalam kerangka melawan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan Abu Sayaf. Kita tidak bisa membenarkan gangguan di laut perbatasan yang dilakukan oleh kelompok teror,” ungkapnya.
Willy mengatakan, latihan bersama militer antara Indonesia dan Filipina sudah beberapa kali dilakukan. Hal itu bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan diplomasi agar ada kemauan bersama untuk menindak tegas pelaku pembajakan dan teror di laut seperti yang dilakukan Abu Sayyaf.
“Penyanderaan oleh Abu Sayyaf ini harus yang terakhir kali terjadi terhadap WNI. Upaya diplomasi dan kerja sama bilateral untuk menindak hal seperti ini perlu segera diwujudkan,” tutupnya. (PartaiNasDem.id)
