Mantan Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan M Luthfi Mutty mengatakan harus ada perbaikan dari hulu hingga hilir untuk menjaga stabilitas wilayah. Langkah tersebut untuk menyelesaikan konflik masyarakat, kesenjangan sosial sampai kekuatan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, harus dimulai dari pemerintah daerah.
“Penanganan konflik di hulu mulai diantisipasi dengan menggunakan data sebagai langkah respon terhadap konflik. Selanjutnya, urusan stunting dapat menjadi bom waktu untuk masyarakat. Seharusnya kepala daerah memikirkan hal itu dengan pemenuhan gizi masyarakat,” kata Luthfi saat menjadi narasumber Dialog Selasa, di Auditorium DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Selasa (15/10) malam.
Menurut mantan bupati dua periode yang juga mantan anggota DPR RI dari NasDem itu, kesenjangan dapat menimbulkan konflik besar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Salah satu pemicunya adalah 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75% kekayaan nasional.
Luthfi juga mengatakan perjuangannya saat menjadi Bupati Luwu Utara selalu dilakukan sampai pada tingkat pengawasan. Namun peran tersebut harus saling bersinergi dengan pihak lain, agar tujuannya dapat tercapai.
“Kesenjangan itu musuh kita, tapi ini fakta yang harus kita hadapi. Semua pemerintahan dari zaman Soeharto sampai saat ini selalu berupaya mengatasi kesenjangan. Tetapi masalahnya selalu ada pada sistem yang tidak efektif dan efisien,” tegasnya.
Dia menggambar tentang pembagian klasifikasi, cluster pembangunan ekonomi masyarakat. Pertama bantuan langsung tunai, kedua pemberian pelatihan kerja, dan ketiga seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
”Ternyata pada realitanya sistem yang tidak berjalan. KUR tidak diberikan kepada orang-orang dari cluster pertama mengakibatkan target penghapusan kesenjangan tidak tercapai,’ katanya.
Oleh karena itu Luthfi mengingatkan agar kepala daerah harus memahami aturan dan undang-undang, dalam bentuk menjalankan negara pada perspektif demokrasi.
Hal senada disampaikan anggota DPR RI Fraksi NasDem Eva Yuliana. Menurut Eva, kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah harus disinergikan untuk mengatasi kesenjangan yang menimbulkan konflik.
“Kepala daerah seharusnya memiliki pemahaman regulasi dengan memahami aturan-aturan dalam menjalankan sistem kerja,” kata Eva saat menjawab pertanyaan audiens pada diskusi Dialog Selasa Partai NasDem tersebut.
Menurut dia, hal yang penting adalah relasi. Relasi antarlembaga harus bisa dijaga sebagai kolaborasi dalam menjalankan pemerintahan.
“Pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri. Harus ada relasi dengan kepolisian, TNI dan pihak-pihak lainnya. Termasuk pada tataran pemerintah daerah, karena mereka sebagai mitra kerja,” pungkasnya.
Dialog Selasa episode kali ini mengangkat tema “Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Stabilitas Wilayah”. Diangkatnya tema tersebut mengingat Partai NasDem memiliki perhatian lebih untuk memajukan kualitas ekonomi di daerah. Diskusi ini merupakan rangkaian Pra Kongres II Partai NasDem sebagai bahan pembahasan untuk kongres nanti
SUMBER: http://partainasdem.id/read/8834/2019/10/15/jaga-stabilitas-wilayah-harus-dimulai-dari-hulu-sampai-hilir
