SEMARANG – Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maemoen Zubair akan dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng periode 2018-2023, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018) siang ini.
Pada periode ini, Ganjar yang sebelumnya juga menjabat Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018, berjanji akan lebih fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Ganjar menjelaskan, terdapat dua garis inti dalam penyusunan program kerja, yaitu kesehatan dan pendidikan.
Menurutnya, penentuan dua sektor tersebut merupakan hasil saringan setelah menerima pemikiran dari sejumlah pakar.
“Maka hal ini yang kita coba sampaikan, dan saya mendorong untuk pendidikan yang utama, jadi pembangunan SDM. Maka politik anggaran kita naikkan,” kata Ganjar, Selasa (4/9/2018).
Sektor pendidikan, misalnya, bantuan terhadap lembaga-lembaga pendidikan telah disiapkan. Karena hal tersebut menjadi salah satu janji politik yang telah disampaikan Ganjar-Yasin pada masyarakat.
“Insya Allah yang menjadi janji politik kita siapkan, kita laksanakan. Termasuk mereka yang berada di pondok pesantren dan sebagainya,” katanya.
Meski siap mengucurkan bantuan, Ganjar menegaskan, penambahan anggaran untuk pendidikan bukan sekadar untuk pembangunan fasilitas. Namun diharap semakin menguatnya pembangunan pribadi masyarakat Jawa Tengah.
“Moral, etik, karakter yang coba kita bangun sebagai anak bangsa. Sehingga kita harapkan orang Jawa Tengah tidak gampang musuhan. Pinternya itu secara emosional juga secara moral. Ini yang kita dorong di 2019 ini,” katanya.
Untuk program kerja prioritas yang lain, Ganjar mengatakan akan terus fokus dalam penurunan angka kemiskinan.
Ganjar pun menegaskan, dalam kepemimpinannya periode sebelumnya Jawa Tengah telah berhasil menjadi provinsi terbaik dalam penurunan angka kemiskinan se-Indonesia.
“Problem Jawa Tengah masih kemiskinan, meskipun kemarin alhamdulillah penurunan kita terbaik se-Indonesia, tapi masih kurang lah. Meski single digit. Pengembangan ekonomi rakyat masih menjadi prioritas. Ini yang coba kita dorong,” katanya.
Terkait majunya 12 hari proses pelantikan, dari rencana sebelumnya yakni 17 September 2018, Ganjar mengaku tak mempersoalkan.
“Sebenarnya saya tidak merasa dipercepat, wong saya wes ntek (habis masa jabatan periode sebelumnya), kalau saya merasa malah mundur dari tanggal 23 Agustus,” katanya.
Ia menyerahkan apapun kebijakan tersebut pada pemerintah pusat atau mendagri maupun Presiden.
“Sebenarnya mau tanggal 17 (september 2018), mau hari ini mau besok bobotnya buat saya sama saja. Kalau kita sih siap-siap saja. Sesimple itu saja,” katanya.
Untuk persiapan, Ganjar mengaku sudah siap semua. Karena dia merasa pernah melakukan hal serupa waktu dilantik pada 23 Agustus 2013 saat terpilih pertama kali sebagai Gubernur Jateng berpasangan dengan Heru Sudjatmoko.
“Saya kan mengulangi, pernah dilakukan itu. Secara administratif temen-temen Pemprov, Kemendagri Istana sudah memberikan rundownnya. Sudah siap,” ujarnya.
Tapi diakui, ada perbedaan soal seragam di pelantikan kali ini. Pasalnya, Ganjar harus pergi ke penjahit untuk membuat seragam yang baru.
“Seragam yang kemarin kegedean. Tambah kuru (kurus). Aneh memang,” tuturnya sambil terkekeh.
Mendagri galau
Presiden Joko Widodo akan melantik sembilan gubernur terpilih lebih cepat yakni pada Rabu (5/9) di Istana Negara.
Mereka yang dilantik adalah Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (Sulsel), Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Sumut), Ali Mazi-Lukman Abunawas (Sultra), Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen (Jateng), I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Bali), Sutarmidji dan Ria Norsan (Kalbar), Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Nae Soi (NTT), Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Papua) serta Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jabar).
“Ridwan Kamil masuk (dilantik besok). Jadi 9 pasang,” kata Dirjen Otda Kemendagri, Sumarsono, Selasa.
Mereka bisa dilantik karena tidak ada gugatan hasil pilkada 2018 lalu. Untuk pelantikan tahap II akan digelar antara 17 September sampai 27 September 2018. “Tahap kedua II seperti NTB, Kaltim, Sumsel,” ujar Sumarsono.
Sumarsono juga menjelaskan khusus untuk pelantikan Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum. Kata dia semestinya pelantikan Ridwan Kamil akan dilakukan pada 27 September 2018 mendatang berdasarkan permintaan pemerintahan Jawa Barat.
Namun lanjut Sumarsono, permintaan itu tidak dikabulkan. “Tidak disetujui dan tetap tanggal 5 September agar bisa segera bekerja sebagai gubernur pilihan rakyat,” kata Sumarsono.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku galau menjelang pelantikan kepala daerah. Ia menjelaskan ingin wakil kepala daerah terpilih dilantik terlebih dulu jika kepala daerahnya ditahan karena kasus dugaan korupsi.
“Misalnya, kepala daerah yang kena, wakilnya dulu dilantik. Inginnya loh ya. Yang sedang ditahan belum ada proses, ya berarti menunggu,” katanya.
Setidaknya ada tiga kepala daerah terpilih di Pilkada 2018 yang tersangkut kasus korupsi. Ketiganya, yakni Syahri Mulyo di Kabupaten Tulungagung, Ahmad Hidayat Mus di Provinsi Maluku Utara, dan Nehemia Wospakrik di Kabupaten Biak Numfor.
Syahri Mulyo ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Juni 2018. Ia diduga menerima suap dari kontraktor Susilo Prabowo terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
Sementara pada Maret 2018 lalu, Ahmad Hidayat Mus ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK selaku Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010. Kasus suap yang menjerat Ahmad Hidayat terkait pembebasan lahan Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009.
Sedangkan, Nehemia Wospakrik diduga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Biak Numfor sejak tahun 2011.
Nehemia terjerat kasus dugaan korupsi perjalanan dinas Ketua DPRD Biak Numfor, saat ia menjabat Ketua DPRD Biak Numfor periode 2004-2014. Namun, kasusnya masih belum menemukan kejelasan hingga delapan tahun sejak ditetapkan sebagai tersangka.
SUMBER: http://jateng.tribunnews.com/2018/09/05/dilantik-hari-ini-ganjar-pranowoinsya-allah-janji-politik-kita-laksanakan