JATENG.NASDEM.ID — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa penguatan peran guru sebagai penanam nilai-nilai luhur kepada murid tidak cukup hanya dibarengi dengan kenaikan tunjangan.
Tanpa perbaikan tata kelola, distribusi yang merata, dan peningkatan kompetensi, tambahan kesejahteraan berisiko tidak berdampak signifikan pada kualitas pembelajaran.
Pernyataan ini merespons seruan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti yang menekankan pentingnya keteladanan guru sebagai “Agen Pembelajaran sekaligus Agen Peradaban” dalam membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman.
“Peningkatan kesejahteraan saja tidak cukup untuk secara langsung meningkatkan kualitas pendidikan nasional, kecuali didukung tata kelola yang baik dan distribusi guru yang merata,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10).
Rerie menilai, persoalan guru bukan sekadar urusan administratif kepegawaian. “Ini soal arah negara, soal bagaimana negara menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.
Kekhawatiran tersebut berdasar pada data yang masih timpang. Survei Dompet Dhuafa dan Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) 2024 menunjukkan, 74,3% guru honorer atau kontrak, berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan, dan 20,5% di antaranya bergaji di bawah Rp500 ribu.
Di sisi kompetensi, lebih dari 800 ribu guru aktif, hingga kini, belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) sehingga belum memperoleh sertifikat pendidik dan tunjangan profesi. Pemerintah, pada 2026, mempercepat PPG bagi 230 ribu guru aktif, dengan target pelatihan deep learning, koding, dan kecerdasan artifisial menjangkau 361 ribu guru.
Dari sisi anggaran, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp14 triliun untuk tunjangan guru non-ASN pada 2026, dengan tunjangan profesi guru naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu mengingatkan bahwa kenaikan anggaran harus diikuti dengan perbaikan sistem. Ia mendorong percepatan sertifikasi guru non-ASN secara massal, reformasi sistem insentif yang berkeadilan, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan pasca-sertifikasi.
“Peningkatan kompetensi guru harus menjadi prioritas untuk mendorong literasi, numerasi, dan pembentukan karakter murid. Semua ini perlu segera ditangani,” katanya.
Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu juga menyerukan penyusunan peta jalan nasional tata kelola guru yang mencakup distribusi, sistem rekrutmen yang adil, kepastian kerja, perlindungan profesi, hingga kesejahteraan yang layak.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menekankan pentingnya memantau dampak kebijakan terhadap kualitas pembelajaran di kelas, bukan sekadar realisasi anggaran.
“Keberhasilan pendidikan tidak bisa diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari perubahan nyata di ruang kelas,” pungkas Rerie.*