JATENG.NASDEM.ID – Ketua DPP NasDem Pemenangan Jawa III (Jateng dan DIY) Sugeng Suparwoto mengapresiasi capaian NasDem Jateng terkait dengan penataan dan penguatan struktur organisasi hingga tingkat kecamatan. Data per Rabu, (4/8) dari 576 DPC terdapat 435 (76%) yang kepengurusannya sudah mendapatkan surat keputusan DPW, sedangkan yang masih dalam proses sebanyak 68 dan sisanya 73 belum diusulkan oleh pengurus daerah.
‘’Saya kira ini merupakan langkah yang sangat baik dan strategis, kelengkapan kepengurusan merupakan modal dasar untuk bisa menggerakkan mesin partai. Saya berterimakasih atas capaian ini dan sangat mengapresiasi sebagai upaya untuk memperkuat pondasi organisasi, ’’ ujar Sugeng Suparwoto, kemarin.
Berdasarkan data yang dihimpun dari sekretariat, dari 73 kepengurusan cabang yang belum terbentuk kepengurusannya itu didominasi oleh dua pengurus daerah yang sama sekali belum mengajukan usulan penetapan sebanyak 41 (56%), sedangkan sisanya tersebar di 11 DPD. ‘’Ke sebelas DPD ini ada yang hanya kurang satu DPC saja, tetapi juga ada yang masih belum menyerahkan usulan di tujuh kecamatan,’’ ujar Wakil Sekretaris DPW NasDem Jateng Kak Aidris.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi secara virtual Tim Pemenangan Jawa III yang dipimpin langsung oleh Kakak Sugeng Suparwoto, Ketua DPW NasDem Jateng Kak Setyo Maharso menyampaikan laporan bahwa pihaknya memberikan batas waktu kepada para ketua DPD untuk melengkapi kepengurusan DPC maupun di DPD hingga tanggal 10 Agustus 2021.
‘’Dalam rapat virtual dengan para Ketua DPD beberapa waktu lalu, telah saya tekankan bahwa untuk urusan penguatan struktur hingga tingkat DPC dan jika ada revitalisasi kepengurusan DPD, maka batas waktu pengusulannya adalah 10 Agustus 2021,’’ ujarnya.
Terkait dengan batas waktu tersebut, Kak Sugeng yang juga Ketua Komisi VII DPR RI itu mengatakan, target pengiriman berkas kepengurusan DPC pada 10 Agustus itu hendaknya dapat dipatuhi oleh pengurus daerah, sehingga memberikan waktu yang cukup bagi sekretariat DPW untuk melakukan verifikasi data,
Sebab kata dia, seluruh kepengurusan NasDem Jawa Tengah selain harus memenuhi aspek kuantitas, yaitu semua jabatan struktural terisi dari tingkat cabang bahkan DPRT hingga DPP, juga perlu memperhatikan dari sisi kualitas.
Kualitas yang dimaksud oleh Sugeng yang pernah melakoni profesi sebagai jurnalis ini adalah aspek kepenuhan persyaratan administrasi, ‘’Setiap pengurus harus memenuhi standar keterwakilan 30 persen peremuan, dan mereka harus sudah memilika e-KTA,’’ ujarnya.
Selain itu, lanjut Sugeng, dalam aspek kualitas personal juga harus diperhatikan, terutama untuk unsur KSB (ketua, sekretaris, dan bendahara). ‘’Minimal para ketua, bendahara, dan sekretaris itu haruslah benar-benar yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk bertarung dalam Pemilu 2024,’’ ujarnya.
Dalam berbagai kesempatan ketika melakukan konsolidasi dengan 35 DPD se-Jateng yang dimullai pada 15 Februari di Kebumen dan berakhir pada 31 Mei 2021 di Kota Semarang, Sugeng selalu menekankan agar para pengurus itu jangan asal siapa yang bersedia untuk mengisi jabatan tersebut. ‘’Memilih pengurus itu jangan sambang ndalan, daripada nganggur di rumah maka iseng-iseng menjadi pengurus NasDem,’’ ujarnya. Ia menambahkan menambahkan, ‘’Tetapi haruslah dicari yang benar-benar memiliki keinginan dan krenteg untuk memperbaiki masyarakat lewat NasDem.’’
Menurut dia, seseorang bersedia mengemban tugas sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara, haruslah memiliki keberanian untuk bertarung dalam palagan pemilu legistatif. ‘’Jika tidak ada motivasi untuk nyaleg ya ibaratnya kendaraan tidak ada bahan bakarnya. Sebab energi politisi itu sebenarnya adalah mendapatkan kekuasaan, dan nanti jika sudah digenggam, maka kekuasaan itu digunakan untuk sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan rakyat,’’ ujarnya.
Karena itu, suami dari Kakak Amelia Anggraini yang juga salah seorang kader terbaik NasDem itu menambahkan, pembentukan pengurus atau penguatan struktur organisasi harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. ‘’Tidak perlu buru-buru tetapi juga jangan lambat-lambat, target tanggal 10 Agustus 2021 bagi yang DPD untuk menyerahkan berkas usulan kepengurusan cabang yang belum terbentuk, saya kira keputusan yang sangat baik dan adil baik bagi pengurus willayah maupun daerah,’’ ujarnya.
