JATENG.NASDEM.ID – Tekad pemangku kepentingan akan melipat gandakan jumlah masyarakat yang divaksin, seharusnya sama kuatnya dengan upaya mendisiplinkan warga dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19.
“Kegiatan yang gencar pemangku kepentingan di daerah saat ini seharusnya juga untuk menjawab masalah di hilir pengendalian Covid-19,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/6).
Menurut Mbak Rerie, sapaan akrab politikus Partai Demokrat itu, semua masalah di hilir seperti kekurangan ruang isolasi, ICU, kekurangan tabung oksigen, hingga percepatan vaksinasi nasional, adalah dampak dari belum tuntasnya masalah di hulu yaitu kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam menjalankan setiap kebijakan pengendalian Covid-19 dan protokol kesehatan (Prokes).
Pernyataan Mbak Rerie itu menyusul komitmen para pemangku kepentingan daerah di hadapan Presiden Joko Widodo saat meninjau vaksinasi Covid-19 di lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Sabtu kemarinm
Para pemanggku kepentingan itu bertekad melaksanakan tantangan presiden yaitu target vaksinasi ditingkatkan dua kali lipat, demikian pula dengan peningkatan upaya penanganan kasus yang terjadi di wilayah masing-masing.
Mbak Rerie mengatakan pemerintah memang mencanangkan pencapaian vaksinasi satu juta orang per hari pada Juli 2021, kemudian 2 juta mulai Agustus mendatang. Vaksinasi dalam rangka terbentuknya kekebalan komunal atau kelompok di tengah masyarakat (herd immunity).
Namun Mbak Rerie menekankan bahwa , yang dibutuhkan saat ini bukan hanya upaya menanggulangi berbagai krisis di sektor hilir dalam pengendalian Covid-19. Ia menegaskan tak kalah terpenting adalah konsistensi para pemangku kepentingan dalam menciptakan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam menjalankan setiap kebijakan dan Prokes.
“Bukankah ledakan-ledakan kasus positif Covid-19 selalu diawali dengan tidak patuhnya masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah?” ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Masih berkembangnya pemahaman yang sesat terkait Covid-19, katanya, membuat sejumlah kelompok masyarakat abai terhadap kebijakan pengendalian Covid-19 di Tanah Air.
Ia menegaskan pengendalian Covid-19, membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Terus bermunculannya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan pengendalian Covid-19, berpotensi menggagalkan upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.
Berbagai kebijakan untuk mendisiplinkan masyarakat, ia menambahkan, harus segera dievaluasi pelaksanaannya. Ia mengingatkan masyarakat perlu pemahaman yang utuh terhadap kebijakan pengendalian Covid-19 yang diterapkan pemerintah. Dengan demikian masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam pengendalian Covid-19 di Tanah Air.***
